Hingga saat ini masih belum diketahui siapa yang akan mengisi jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) setelah Jenderal TNI Dudung Abdurachman resmi menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pengamat militer dari Universitas Paramadina Anton Aliabbas menjelaskan kecenderungan pejabat Pangkostrad sejak reformasi dan kriteria ideal sosok yang akan mengisi jabatan tersebut saat ini. Secara normatif, kata dia, perwira tinggi berpangkat Mayor Jenderal mempunyai peluang untuk dipromosikan menjadi Pangkostrad.
Meski demikian, menurut Anton mereka yang berpangkat Letnan Jenderal juga dapat ditugaskan menjadi Panglima Kostrad. Sejak reformasi bergulir, lanjut dia, setidaknya telah ada 20 perwira tinggi yang menjabat posisi Panglima Kostrad. Dari data tersebut, kata Anton, setidaknya dapat dilihat beberapa kecenderungan.
Terkait riwayat jabatan sebelum menjabat Pangkostrad, menurutnya mayoritas adalah Panglima Kodam (75%), Komandan Kodiklat TNI AD (20%), dan lain lain (5%). Namun, apabila melihat lebih detil asal kewilayahan Panglima Kodam, kata dia, maka Kodam Jaya dan Kodam Siliwangi merupakan dua jabatan terbesar penyumbang sosok Pangkostrad yakni 40% dan 33,3%. Selain itu, kata dia, jejak kualifikasi satuan tempur seorang Pangkostrad pun cukup beragam.
Mereka yang berasal dari internal Kostrad, kata Anton, mencapai 35%, disusul dari batalyon Infantri (25%), batalyon Lintas Udara (25%), dan dari Kopassus (15%). Sementara terkait sosok pejabat pengganti Pangkostrad, kata Anton, mayoritas merupakan lulusan akademi militer yang lebih muda dari pejabat pendahulu yakni 57,9%. Sedangkan pejabat pengganti yang merupakan lulusan akmil, menurutnya lebih senior dari pendahulu mencapai 31,6% dan pejabat pengganti merupakan teman seangkatan akmil mencapai 10,5%.
Untuk menjaga ritme organisasi, profesionalisme dan regenerasi di tubuh TNI, kata dia, hendaknya figur yang dipilih kelak memiliki kombinasi pengalaman tempur, mempunyai riwayat memimpin satuan tempur dan kewilayahan serta memiliki usia pensiun lebih dari 1 tahun. "Hal ini menjadi penting agar keberlanjutan program, roda organisasi serta kesiapsediaan prajurit dalam menghadapi dinamika ancaman tetap bisa terjaga," kata Anton yang juga merupakan Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE). Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan akan menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) terkait jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pankostrad) yang saat ini masih kosong.
Andika mengatakan setelah Wanjakti digelar baru akan ada usulan dari Mabes TNI tentang siapa siapa saja Perwira Tinggi TNI yang dapat menempati jabatan tersebut. Ia mengatakan, setelahnya Presiden Jokowi baru akan memutuskan siapa yang akan mengisi jabatan Pangkostrad baru. "Pangkostrad baru, saya baru merencanakan untuk menghadap Presiden dulu supaya kita akan laporkan untuk rencana Wanjakti. Setelah itu mungkin baru akan ada arahan atau usulan dari kami yang nanti akan diputuskan oleh Presiden," kata Andika di Mabes Angkatan Laut pada Senin (22/11/2021).
